Artikel ini membahas tentang pemilihan umum kepala daerah serentak perspektif maashid al-syariah. Pemilihan umum kepala daerah serentak dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Waliko…
Artikel ini membahas tentang tinjauan fiqh dusturiy terhadap tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa hasil pemilihan presiden. Ketentuan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 memberikan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus perselisihan hasil pemilu. Dalam undang-undang No 48 tahun 2009 N0 157 tentang kekuasaan kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah…
Prabowo Subianto berencana maju kembali dalam pemilihan presiden. Ini akan menjadi palagan keempat Prabowo sejak dia pertama kali maju sebagai calon wakil presiden pada 2009. belum menyerah meski selalu kalah dalam tiga pemilihan umum.
gerakan mengegolkan ide menunda Pemilihan Umum 2024 ataupun memperpanjang masa jabatan presiden makin masif. Orang-orang dekat Presiden Joko Widodo ditengarai menjadi aktor di belakang gerakan itu. meski publik menolak rencana yang bertentangan dengan konsitusi itu, Jokowi tak tegas menyatakan sikap dan mengklaim akan taat konstitusi-yang masih bisa diamandemen.
Orang-orang di lingkaran dekat Joko Widodo diduga bermanuver mewujudkan skenario penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Mereka menggarap para relawan, kepala desa, hingga ulama. Deklarasi kesetiaan ataupun dukungan tiga periode Jokowi disebut-sebut bakal kian deras.