Pengaruh Jaminan Sosial Tenaga Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan pa…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xiv, 142 hlm. 28 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

KD-2014 032 MD

Strategi Rekrutmen Karyawan Outsourcing di PT. Multi Pilar Agung Sidoarjo

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xiv, 108 hlm. 28 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

KD-2014 042 MD

Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Turnover Intertion di Lembaga Pendidikan Isl…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xv, 100 hlm. 28 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

KD-2014 022 MD

Sistem Pemecatan Karyawan di Persahaan ISS Surabaya

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xiii, 92 hlm. 28 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

KD-2014 019 MD

Penerapan Standar Mutasi di lembaga Pemerintah : Studi kasus di lingkungan ke…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xii, 134 hlm. 28 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

KD-2014 021 MD

Pengaruh etika kerja Islam dan komunikasi terhadap kinerja karyawan di PT. As…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xvi, 93 hlm. 28 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

KS-2014 022 ES

Kewenangan penyidik pegawai negeri sipil dalam penyidikan kasus korupsi menur…

Skripsi ini adalah hasil penelitian studi pustaka dengan judul: “Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Penyidikan Kasus Korupsi Menurut Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2012 dalam Tinjauan Fiqih Murafa’at”. Skripsi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: 1. Bagaimanakah kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam penyidikan kasus korupsi menurut Peraturan Pemerintah No. 43 …

Teori dan praktik administrasi kesekretariatan : Sedianingsih, EC. Farida Mus…

Edisi

Ed. 1, Cet. 1

ISBN/ISSN

978-979-1486-86-6

Deskripsi Fisik

xxvi, 250 hlm. : 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

U 658.3 Sed t

Pengaruh kinerja keuangan terhadap kepuasan calon anggota koperasi jasa keuan…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xiv, 133 hlm. 28 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

KS-2013 063 ES

Eksistensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Struktur Pemerintahan D…

Pelaksanaan otomi seluas-luasnya berimplikasi terhadap meningkatnya jumlah urusan pemerintahan daerah. Urusan-urusan Pemerintah yang diserahkan dan kemudian menjadi tugas dan wewenang pemerintahan daerah, tidak jarang membutuhkan ketentuan-ketentuan sanksi pidana dalam rangka menegakkan nilai dan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh suatu produk hukum daerah yang lazim disebut dengan …