Skripsi
Tinjauan fikih murafa’at atas implementasi peraturan mahkamah agung No 2 tahun 2012 tentang tindak pidana ringan dan penyesuaian denda dalam KUHP terhadap : Studi putusan PN Sidoarjo Nomor;86/PID.B/2013/PN.Sda
Skripsi ini berjudul Tinjauan Fikih Murafa’at atas Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana Ringan dan Penyesuaian Denda dalam KUHP terhadap Studi Putusan PN Sidoarjo Nomor;86/PID.B/2013/PN.Sda. Skripsi ini bertujuan untuk menjawab 1.Bagaimana implementasi Peraturan Mahkamah Agung No 2 tahun 2012 tentang tindak pidana ringan dan jumlahdenda dalam KUHP terhadap putusan diPN Sidoarjo dan 2.Bagaimana Tinjauan hukum acara Islam (fiqih Mura>fa’at ) atas Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 tentang tindak pidana ringan dan jumlahdenda dalam KUHP terhadap putusan di PN Sidoarjo.rnData penelitian bersumber dari data kepustakaan, dokumen dan wawancara yang bersumber dari PN Sidoarjo,dan selanjutnya dianalisis dengan metode diskriptif analisis.rnHasil penelitian menyimpulkan bahwaputusan PN Sidoarjo belum menerapkan PERMA No 2 Tahun 2012. Dalam kasus pencurian helm TOD yang harganya masih dibawah Rp 2.500.000 dilakukan dengan pemeriksaan biasa, terdakwa dikenakan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan dan penahanan 1 (satu) bulan. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 seharusnya terdakwa Rudi Hermanto dilakukan pemeriksaan cepat dan tidak ada penahanan. Tinjauan hukum acara Islam terhadap putusan PN Sidoarjo tentang pencurian helm TOD tersebut dilakukan 3 proses dalam penegakan hukum, proses penyidikan, penahanan dan putusan. Dalam putusan itu sudah memenuhi 4 unsurJari>mah As-Sariqah yaitu; pengambilan secara diam-diam, barang yang diambil berupa harta, harta milik orang lain dan adanya niat untuk melawan hukum. rnSejalan dengan kesimpulan di atas, maka hendaknya aparat penegak hukum mengatasi pidana pencurian yang masih nilainya di bawah 2.500.000.00 agar menggunakan PERMA No 2 Tahun 2012, baik dari para pihak kepolisian dan penuntut umum.Dalam pemeriksaan para penegak hukum agar menggunakan pemeriksaan cepat dan tidak adanya penahanan.rn
S-2014/SJ/057 | Perpustakaan A. Yani | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan |
Tidak tersedia versi lain