Artikel

Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Perspektif Maqashid al-Syari'ah

---

Penilaian

---

Artikel ini membahas tentang pemilihan umum kepala daerah serentak perspektif maashid al-syariah. Pemilihan umum kepala daerah serentak dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Berdasarkan maqashid al-syariah pemilukada serentak berkaitan dengan hifz al-ummah untuk mempertanggungjawabkan lima hal: hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-aql, hifz al-'ird, hifz al-mal. Meskipun pemilukada secarea langsung yang bersifat serentak belum ada dalam sejarah pemerintahan Islam, tetapi pelaksanannya di Indonesia sesuai dengan tujuan syariat untuk mencapai kemaslahatan hidup bagi diri sendiri maupun orang lain, tegaknya keadilan, persamaan hak dan kewajiban dalam hukum dan saling kontrol di dalam masyarakat.

---

Ketersediaan

0506022016

J 297.272 Dau

Perpustakaan A. Yani

Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan

Informasi Detail

Judul Seri

Al-Daulah jurnal hukum dan perundangan islam

No. Panggil

J 297.272 Dau

Penerbit

Surabaya : UIN Sunan Ampel Surabaya., 2016

Deskripsi Fisik

iii, 26 hlm, 24cm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

2089-0109

Klasifikasi

297.272

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

Al-Daulah, vol 6, no 02, Oktober 2016

Subjek

pemilihan umum kepala daerah
serentak
maqashid al-syari'ah

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar