Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah antara Pemerintah dengan Pemer…

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menggambarkan bagaimana sinkronisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dilaksanakan oleh pemerintah dengan pemerintah daerah, yang akan dijelaskan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Adapun hasil yang diperoleh adalah bahwa sinkronisasi dilakukan melalui koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi mas…

Perencanaan pembangunan daerah: suatu pengantar

Edisi

Ed. 1, Cet. 1

ISBN/ISSN

9786232310278

Deskripsi Fisik

xv, 369 hlm. 319 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

U 307.116 Sur p

Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi / Sjafrizal

Edisi

ed. 1. cet. 3, 4.

ISBN/ISSN

978-979-769-703-7

Deskripsi Fisik

xvii, 405 hlm. 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

U 352.94 Sja p

Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah

Edisi

cet. 1

ISBN/ISSN

979-503-382-0

Deskripsi Fisik

x, 342 hlm. 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

U 352.94 Lin p

Pengantar manajemen infrastruktur : Robert J. Kadoatie

Bibliografi hlm. 427-444.

Strategi Pembangunan Daerah / Nurman

Edisi

ed. 1. cet. 1

ISBN/ISSN

978-979-769-861-4

Deskripsi Fisik

xvi, 352 hlm. 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

307.1 Nur s

Beberapa Aspek Dalam Persoalan Pembangunan Daerah

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

ix, 198 hlm. 22 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

T 352.94 Suk b

Peran anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD-RI) Jatim periode 2004-2009 dalam …

NIM:E04207017Bibliografi hlm. 104-105

Peran anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPK D-RI) Jatim periode 2004-2009 dala…

NIM:E04207017. Bibliografi hlm. 104-105.

Perbankan syari'ah dan pembiayaan pembangunan daerah :

Tulisan ini membahas tentang peluang perbankan syari'ah untuk menjadi salah satu sumber alternatif pembiayaan pembangunan di daerah yang pada era otonomi daerah sekarang ini tidak sedikit yang terkendala oleh problem keterbatasan dana. Ada tiga hal penting yang menjadi sari tulisan ini. Pertama, bahwa pada era otonomi daerah, penentu merah birunya pembangunan di daerah bukan lagi pemerintah pus…