Ditapis dengan
Pemberdayaan madrasah : sebuah upaya merespon tantangan masa depan /
Memasuki abad 21, madrasah di Indonesia kini berada di persimpangan jalan. Pada persimpangan jalan itu, madrasah harus dan dapat mengambil pilihan menempuh jalan tertentu, yang mengandung implikasi dan konsekuensi tertentu. Dengan kata lain, berhadapan dengan pilihan-pilihan sulit, yang tidak hanya berkaitan dengan distingsi madrasah vis-a-vis sekolah umum, tetapi juga dengan keberadaan madrasa…
- Edisi
- Ta'dib8, Nomor 1, Juni 200444-56
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- J 2X7.3/23 Ta'
Peran pendidikan masjid dalam membangun generasi Islami :
Masjid adalah lembaga pendidikan Islam awal yang berhasil melakukan peran tranformasi pengetahuan keislaman yang selanjtnya digantikan oleh lembaga madrasah, perpustakaan dan universitas Islam. Di era modernisasi masjid dipandang masih memiliki peran vital untuk membangun kesadaran progressif kaum muslim, terutama berfungsi sebagai wadah membina semangat keislaman dan menjaga nilai-nilai morali…
- Edisi
- Ta'dib8, Nomor 1, Juni 200468-77
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- J 2X7.3/23 Ta'
Kontribusi pendidikan Islam terhadap pembangunan mental :
Pendidikan lebih dari sekedar pengajaran. Karena dalam kenyataannya, pendidikan adalah suatu proses dimana suatu bangsa atau negara membina dan mengembangkan kesadaran diri diantara individu-individu. Dengan kesadaran tersebut suatu bangsa atau negara dapat mewariskan kekayaan budaya atau pemikiran kepada generasi berikutnya, sehingga menjadi inspirasi bagi mereka dalam aspek kehidupan. Oleh ka…
- Edisi
- Ta'dib8, Nomor 1, Juni 200478-87
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- J 2X7.3/23 Ta'
Komunikasi interpersonal dalam memperbaiki hubungan guru dan siswa untuk meni…
Proses belajar mengajar merupakan kegiatan komunikasi antara guru sebagai penyampai informasi dan siswa sebagai penerima informasi. Interaksi ini dapat dilakukan secara timbal balik dengan menggunakan sistem komunikasi banyak arah. Dengan menggunakan sistem komunikasi interpersonal memungkinkan memperbaiki hubungan guru dengan murid untuk meningkatkan proses pembelajaran. Secara umum letak prob…
- Edisi
- Ta'dib8, Nomor 1, Juni 200488-107
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- J 2X7.3/23 Ta'
Political leadership and civilian supremacyin third wave democracies : compar…
With third wave" democratization
- Edisi
- Legality12, Nomor 2, September 2004 - Pebruari 200
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- J 340/2 Leg
Penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat : sebuah …
Menentukan pimpinan dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik dengan cara demokratis, maupun otorter. Di berbagai negara menggunakan cara-cara yang berbeda sesuai konstitusi masing-masing. Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia dari periode ke periode dilakukan dengan cara-cara yang sentralistik, dan juga demokratis. Berdasar UU No.22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, pemilihan kepala daerah, b…
- Edisi
- Legality12, Nomor 2, September 2004 - Pebruari 200
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- J 340/2 Leg
Pengaturan peran serta masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang b…
Asas-asas atau prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yangbaik telah diatur dalam UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan UU No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN,prinsip-prinsip tersebut merupakan pelaksanaan dan penjabaran lebih lanjut amanat konstitusi UUD 1945 dan TAP MPR No. XI/MPR/1998. Namun prinsip-prinsip pemerintahan yang ba…
- Edisi
- Legality12, Nomor 2, September 2004 - Pebruari 200
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- J 340/2 Leg
Ketidaksinkronan peraturan perundang-undangan berkenaan dengan hubungan inter…
Cara berpikir politis masih mengkooptasi dunia pembentukan perundang-undangan di Indonesia. Struktur peraturan perundang-undangan tidak bergantung pada substansi yang dikaidahkan, melainkan tujuan yang ingin dicapai adalah penentu pengkaidahan suatu undang-undang. Demikian yang terjadi manakala pembentukan UU No. 37 tahun 1999 tentang hubungan Luar Negeri dilakukan. Dalam konsideransnya sama se…
- Edisi
- Legality12, Nomor 2, September 2004 - Pebruari 200
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- J 340/2 Leg
Implikasi pengaturan hak masyarakat adat di bidang pengelolaan sumber daya al…
Penelitian ini menganalisis sinkronisasi vertikal dan horizontaldari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak-hak masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam serta implikasinya, yang dilakukan dengan pendekatan doktriner/normatif dengan melakukan analisis isi dilanjutkan analisis sinkronisasi vertikal dan horizontal. Bahan hukum primernya berupa peraturan perundang-undangan…
- Edisi
- Legality12, Nomor 2, September 2004 - Pebruari 200
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- J 340/2 Leg
Kebijakan Pemerintah terhadap eksistensi hak ulayat masyarakat : sebuah tinja…
Kebijakan pemerintah mengenai hak ulayat yang telah dituangkan dalam pasal 3 Undang-undang Pokok Agraria yang menentukan bahwa hak ulayat itu diakui tetapi masih disertai dengan syarat mengenai eksistensi dan pelaksanaannya.Hak ulayat itu diakui sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus tunduk pada kepentingan nasional dan negara yang lebih tinggi dan lebih luas itu, yang kemudian memicu …
- Edisi
- Legality12, Nomor 2, September 2004 - Pebruari 200
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- J 340/2 Leg
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah