Penelitian ini merupakan hasil penelitian metode pembuktian terbalik dalam mengembalikan kerugian keuangan negara pada tindak pidana korupsi menurut UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi perspektif hukum acara pidana Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode pembuktian terbalik sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 B, 37, 37 A dan 38…
Pengaturan tindak pidana di luar HUHP terkandung hukum acara pidana (khusus) pada sisi lain terdapat KUHP (umum). Hukum acara pidana berperan penting dalam system peradilan pidana terpadu. Aspek substansi dalam sistem peradilan pidana harus selaras, harmonis dan sinkron (vertical maupun horizontal), tidak tumpang tindi (Overlapping). Penelitian ini bertolak dari implikasi diaturnya tindak pidan…