Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

237 hlm. 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

R 352 Und

Transparency in global change : the Vanguard of the open society

Edisi

-

ISBN/ISSN

0-8229-5895-3

Deskripsi Fisik

viii, 397 hlm. 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

U 352.8 Hol t

Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa / Taliziduhu Indraha

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xi, 227 hlm : 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

U 352 Ndr d

Rekrutmen politik kepala Daerah Kota Surabaya 2010: Studi dinamika rekrutmen …

Skripsi ini mengaji tentang Rekrutmen Kepala Daerah Kota Surabaya pada tahun 2010 di internal DPC PDI Perjuangan. Dalam penelitian ini difokuskan untuk menjawab dua persoalan utamanya yaitu: Pertama, bagaimana mekanisme rekrutmen calon Kepala Daerah di internal DPC PDI-Perjuangan Surabaya ? Kedua, bagaimana proses implementasi rekrutmen calon Kepala Daerah Kota Surabaya periode 2010-2015 oleh P…

Kepemimpinan Camat perempuan dalam perspektif gender: Studi kasus di Kecamata…

Kepemimpinan perempuan menjadi isu publik yang selalu diperbincangkan menjadi perdebatan antara pro dan kontra terhadap kepemimpinan perempuan dalam negara. Tradisi yang bias gender seperti laki-laki berperan mencari nafkah, sementara perempuan sebagai pencari nafkah sekunder maka posisi kepemimpinan selalu dipegang laki-laki. Begitu pula pengaruh budaya patriakhi terhadap pendidikan formal, ka…

Putusan mahkamah agung Republik Indonesia NO.1/P/KHS/2013 menurut undang-unda…

Skripsi ini merupakan hasil penelitian kepustakaan yang berjudul “Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1/P/Khs/2013 menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemda Dalam Perspektif Fiqih Siyasah”. Penelitian ini untuk menjawab pertanyaan tentang Bagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap dugaan Pelanggaran Etika dan Peraturan perundang-undangan …

Analisis fiqh siyasah terhadap putusan PTUN NO.136/G/2012/PTUN/.SBY perihal d…

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang berjudul “Analisis Fiqh Siyasah terhadap putusan PTUN. No. 136/G/2012/PTUN.Sby Perihal Diskualifikasi Cabup Cawabup Kabupaten Bangkalan Madura” untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana prosedur pengajuan Cabup Cawabup Kabupaten Bangkalan Madura?, dan bagaimana dasar hukum pertimbangan Hakim PTUN Surabaya dalam putusan No. 136/G/2012/PTUN.Sby. me…

Peningkatan kualitas pelayanan publik / Muhammad Nadjib; pembimbing: M. Ismail

NIM:E04207002Bibliografi hlm. 127-128

Eksistensi bangsawan (golonga darah biru) dalam pemerintah Kabupaten Sumenep …

NIM:E04208008Bibliografi hlm. 121-123

Problematika Undang-Undang Otonomi Daerah No.32 Tahun 2004.JO PERDA NO.7 Tahu…

NIM: C03302005. Bibliografi hlm. 69-70.