Eksistensi Hukum Perawat Sebagai Tenaga Kesehatan Selain Tenaga Kefarmasian T…

Edisi

Dinamika Hukum, V.13, N.3 September 2013. h. 510

ISBN/ISSN

ISSN. 1410 - 0797

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

J.340/1 Din

Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Proses Impeachment Presiden Menurut Sist…

Kewenangan Mhkamah Konstitusi untuk mengadili dan memutus atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan kepada negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan atau pendapat bahwa Presiden an/atau wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau wakil Presiden adalah merupaka…

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pemakzulan presiden dan wakil presiden y…

NIM:C03207026Bibliografi hlm. 76-78

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pemakzulan presiden dan wakil presiden y…

NIM:C03207026. Bibliografi hlm. 76-78.

Kok, mahkamah kriminalisasi? :

Edisi

Kompas15 Desember 201079-80

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

C Desember 2010

MK di rimba mafia :

Edisi

Jawa Pos04 Nopember 201003-04

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

C Nopember 2010

Filsafat dan hukum bernegara :

Edisi

Media Indonesia09 Agustus 200701-02

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

C 2007 Agustus

Implikasi putusan mahkamah konstitusi terhadap pembentukan undang-undang :

Walaupun, undang-undang tidak memberikan hak dan kewenangan kepada Mahkamah konstitusi untuk secara aktif menguji undang-undang terhadap UUD, pada dasarnya putusan yang diambil oleh Mahkamah dapat berimplikasi kepada upaya harmonisasi hukum di Indonesia. Hal demikian didasari oleh pemikiran bahwa, DPR dan Presiden untuk membentuk suatu undang-undang, akan berfikir secara sinkron, terutama dalam…