Online Public Access Catalog Library UIN Sunan Ampel

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Perpanjangan
  • Bebas Pustaka
  • Pustakawan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
No image available for this title

Skripsi

Judicial review Tap MPR RI Terhadap Undang Undang Dasar (UUD) 1945 menurut Jimli Asshiddqie dalam perspektif fiqh siyasah

Munif, M. Faishol - Nama Orang; Amin, M. Sholihuddin, NIM. C03209048 - Nama Orang;

Penilaian

0,0

dari 5
Penilaian anda saat ini :  

Skripsi ini adalah hasil penelitian studi pustaka “Judicial review Tap MPR RI Terhadap Undang Undang Dasar (UUD) 1945 Menurut Jimli Asshiddqie Dalam Perspektif Fiqh Siyasah”. Skripsi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana pemikiran Jimli Asshiddiqie tentang judicial review Tap MPR RI terhadap UUD 1945? Bagaimana analisis fiqh siyasah terhadap judicial review Tap MRP RI terhadap UUD 1945 menurut Jimli Asshiddiqie?rnData penelitian ini dihimpun dari beberapa literatur terkait yang selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif analisis.rnHasil penelitian menyimpulkan bahwa menurut Jimli Asshiddiqie, kedelapan Tap MPR/S yang tersisa harus dianggap setara kedudukannya dengan undang-undang, karena dalam system hukum kita memang tidak lagi dikenal adanya produk hukum diatas undang-undang, meskipun bentuk formilnya bukan Undang-undang, tetapi secara materiil kedelapan Tap MPR RI tersebut adalah Undang-undang. Dan ketika Ketetapan MPR/S dinilai telah menimbulkan kerugian hak konstitusional pihak-pihak tertentu, maka dapat dimintakan pengujian (judicial review) di Mahkamah Konstitusi, sebagai perkara pengujian konstitusional sebagaimana yang diatur dalam UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.rnDalam Perspektif Fiqh Siyasah kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan perkara judicial review Tap MPR terhadap UUD 1945 sebagaimana pemikiran Jimli Asshiddiqie, mempunyai kemiripan dengan lembaga wilayah maz{a>lim, yang berwenang meneliti dan memeriksa perkara-perkara yang mengenai maslahat umum yang tak dapat di laksanakan oleh petugas-petugas hisbah. Dalam kerangka hukum formil di Indonesia, wilayah maz{a>lim dapat disamakan dengan Mahkamah Konstitusi.rn


Ketersediaan
S-2014/SJ/015Perpustakaan A. YaniTersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
KS-2014 015 SJ
Penerbit
Surabaya : Jurusan Siyasah Jinayah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Sunan Ampel., 2014
Deskripsi Fisik
xiv, 84 hlm. 28 cm.
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
NONE
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
Judicial Review
Tap MPR terhadap UUD 1945
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Online Public Access Catalog Library UIN Sunan Ampel
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek


© 2025 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Karya Umum
  • Filsafat
  • Agama
  • Ilmu-ilmu Sosial
  • Bahasa
  • Ilmu-ilmu Murni
  • Ilmu-ilmu Terapan
  • Kesenian, Hiburan, dan Olahraga
  • Kesusastraan
  • Geografi dan Sejarah
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik