Efektivitas Fungsi Koordinasi dan Supervisi dalam penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. | Online Public Access Catalog Library UIN Sunan Ampel

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

Artikel

Efektivitas Fungsi Koordinasi dan Supervisi dalam penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Hubnu Nugroho - Nama Orang;

Kelahiran lembaga KPK tidak dimaksudkan untuk menangani semua perkara korupsi dan tidak pula ditujukan untuk memonopoli penanganan perkara korupsi. KPK dicita-citakan sebagai lembaga trigger mechanism dalam penanganan kasus korupsi bagi lembaga penegak hukum yang telah ada. Dalam karangka inilah maka KPK memiliki tugas dibidang koordinasi dan Supervisi. Pasal 6 huruf a. dan b. Undang-undang No.30 tahun tahun 2002 mengatur tentang fungsi koordinasi dan supervisi tersebut. kedua fungsi ini memiliki arti penting dalam penyidikan tindak pidana korupsi di daerah. Hingga saat ini . . . . . .

Ketersediaan

Tidak ada salinan data

Informasi Detail

Judul Seri: -
No. Panggil: J. 340/1. Huk
Penerbit: Purwokerto Jateng : Fak. Hukum Universitas Jendral Sudirman Purwokerto Jawa Tenga., 2013
Deskripsi Fisik: -
Bahasa: Indonesia
ISBN/ISSN: ISSN. 1410 - 0797
Klasifikasi: J. 340/1. Huk
Tipe Isi: -
Tipe Media: -
Tipe Pembawa: -
Edisi: Dinamika Hukum, V.13, N.3 September 2013. h. 392
Subjek: Supervisi
Koordinasi
Penyidikan Tipikor
Info Detail Spesifik: -
Pernyataan Tanggungjawab: -

Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas

Tidak Ada Data

Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar