Artikel

Kewenangan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Perspektif Fiqh Siyasah

---

Penilaian

---

Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Pasuruan berdasarkan Pasal 63 Ayat 3 UU No. 32 Tahun 2009, berwenang untuk membantu kepala daerah dalam bidang lingkungan, yaitu menentukan kebijakan tingkat kabupaten/kota dalam hal memberikan izin lingkungan, penegakan hukum lingkungan hidup, memfasilitasi penyelesaian sengketa, mengelola informasi lingkungan hidup, pengendalian dampak lingkungan dalam arti pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Dalam kajian fiqh siyasah, Kewenangan Badan Lingkungan Hidup (BLH) memiliki kesamaan dengan apa yang dilakukan oleh wilayah al-hisbah dalam hal pengawasan masyarakat. Wilayah al-hisbah memiliki tugas dan wewenang khusus mengajak kepada ummat melakukan al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy'an al-munkar bernama wilayah al-hisbah. Tugas dan Wewenang Badan Lingkungan Hidup merupakan bagian dari melakukan al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy'an al-munkar.

---

Ketersediaan

0706022016

J 297.272 Dau

Perpustakaan A. Yani

Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan

Informasi Detail

Judul Seri

Al-Daulah jurnal hukum dan perundangan islam

No. Panggil

J 297.272 Dau

Penerbit

Surabaya : UIN Sunan Ampel Surabaya., 2016

Deskripsi Fisik

iii, 29 hlm, 24cm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

2089-0109

Klasifikasi

297.272

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

Al-Daulah, vol 6, no 02, Oktober 2016

Subjek

Kewenangan
Badan Lingkungan Hidup (BLH)
Pasuruan
Wilayah Al-Hisbah

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar