Kelahiran lembaga KPK tidak dimaksudkan untuk menangani semua perkara korupsi dan tidak pula ditujukan untuk memonopoli penanganan perkara korupsi. KPK dicita-citakan sebagai lembaga trigger mechanism dalam penanganan kasus korupsi bagi lembaga penegak hukum yang telah ada. Dalam karangka inilah maka KPK memiliki tugas dibidang koordinasi dan Supervisi. Pasal 6 huruf a. dan b. Undang-unda…
In 2004 the Indonesian goverment has launched Law No. 23 year 2004 about the Abolition of Domestic Violence in response to increasing demand on that issue across the world. This policy is intended to encourage gender equality practices especially in family scope. Unfortunately, the policy design seems to ignore the pronplonged social construct in Indonesia which supports male dominated relation…
NIM: D02301021. Bibliografi hlm. 112-113.
NIM: C03300307. Bibliografi hlm: 91-92.
NIM:BO3398002.